masukkan script iklan disini
 |
| Gambar Ilustrasi oleh Ai |
SUARARAKYAT — Kekhawatiran masyarakat terhadap ancaman abrasi pantai di Kabupaten Kepulauan Selayar mulai meluas. Warga menilai pengambilan pasir di wilayah pesisir selama bertahun-tahun telah memberi dampak terhadap kondisi garis pantai yang semakin rentan terkikis ombak.
Di tengah kekhawatiran itu, pembangunan gedung KDKMP yang tetap berjalan menggunakan material pasir dalam jumlah besar memunculkan pertanyaan baru di kalangan masyarakat. Warga mulai mempertanyakan dari mana asal material pasir yang digunakan untuk proyek tersebut.
Sejumlah warga menilai persoalan pasir kini bukan hanya soal ekonomi masyarakat kecil, tetapi juga berkaitan langsung dengan ancaman kerusakan lingkungan pesisir yang semakin terasa di beberapa wilayah Selayar.
Salah seorang warga Desa Laiyolo, SP, mengatakan abrasi pantai perlahan mulai menjadi ancaman nyata bagi masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir. Menurutnya, kondisi itu membuat masyarakat semakin sensitif terhadap aktivitas pengambilan pasir, termasuk untuk kebutuhan proyek pembangunan.
“Pantai di beberapa tempat sudah mulai terkikis. Masyarakat khawatir abrasi makin meluas kalau pengambilan pasir terus terjadi. Tapi di sisi lain pembangunan proyek tetap berjalan menggunakan pasir dalam jumlah besar. Jadi warga bertanya, pasir itu berasal dari mana?” ujarnya.
Ia menilai pemerintah perlu membuka informasi secara transparan terkait sumber material yang digunakan dalam proyek pembangunan, agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat.
Menurut SP, masyarakat memahami pentingnya pembangunan daerah, namun aspek lingkungan juga harus menjadi perhatian serius. Warga berharap pembangunan tidak justru memperparah kerusakan pesisir yang selama ini mulai dirasakan masyarakat.
“Kalau memang masyarakat dilarang mengambil pasir demi menjaga lingkungan, maka semua pihak juga harus mengikuti aturan yang sama. Jangan sampai masyarakat kecil ditekan, sementara kebutuhan proyek tetap berjalan tanpa penjelasan yang jelas,” katanya.
Selain persoalan abrasi, larangan pengambilan pasir juga disebut berdampak terhadap ekonomi warga yang selama ini menggantungkan penghasilan dari aktivitas tersebut. Sebagian masyarakat mengaku kehilangan mata pencaharian setelah aktivitas pengambilan pasir diperketat.
Kini sorotan masyarakat tidak hanya tertuju pada aktivitas pengambilan pasir, tetapi juga pada pentingnya pengawasan lingkungan dan transparansi penggunaan material pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar.
Warga berharap pemerintah daerah dan pihak terkait dapat memberikan penjelasan terbuka mengenai legalitas serta asal-usul material pasir yang digunakan dalam pembangunan gedung KDKMP, sekaligus menghadirkan solusi agar perlindungan lingkungan pesisir tetap berjalan tanpa mengabaikan kondisi ekonomi masyarakat.
