 |
| Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita |
Malang, Suararakyat - Merespons aspirasi dari kalangan mahasiswa, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, secara resmi menyatakan sikap sepakat untuk menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sikap tersebut menempatkan Kota Malang sebagai kota pelopor atau kota pertama di Indonesia yang mengambil langkah untuk menghentikan pelaksanaan program MBG.
Keputusan itu muncul setelah adanya aspirasi dari mahasiswa yang disampaikan kepada DPRD Kota Malang. Sikap Ketua DPRD tersebut kemudian menjadi perhatian publik, mengingat MBG merupakan salah satu program pemerintah yang mendapat perhatian besar secara nasional.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menyatakan sepakat dengan aspirasi mahasiswa untuk menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Malang.
Sikap tersebut disampaikan sebagai respons terhadap aspirasi mahasiswa. Dengan keputusan itu, Kota Malang disebut menjadi kota pertama di Indonesia yang mengambil langkah menghentikan program MBG.
“Kami sepakat untuk menghentikan program MBG di Kota Malang,” ujar Amithya Ratnanggani Sirraduhita.
Pernyataan tersebut kemudian memunculkan berbagai tanggapan di tengah masyarakat. Salah satu wacana yang berkembang adalah agar anggaran MBG yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah dapat dialihkan untuk pembangunan infrastruktur, termasuk memperbaiki jalan-jalan di wilayah perkampungan yang hingga kini masih rusak dan berlubang.
Di tengah keputusan tersebut, berbagai tanggapan dan pertanyaan juga bermunculan di ruang publik. Salah satu usulan yang mengemuka adalah agar anggaran program MBG yang mencapai ratusan triliun rupiah dapat dialihkan untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur.
Masyarakat menilai, anggaran tersebut dapat dipertimbangkan untuk membiayai pembangunan atau perbaikan sejumlah infrastruktur dasar, termasuk jalan-jalan di wilayah perkampungan yang hingga kini masih mengalami kerusakan, berlubang, dan membutuhkan penanganan.
Wacana tersebut kini turut menjadi bagian dari perdebatan publik mengenai prioritas penggunaan anggaran negara, antara program pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat dan pembangunan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan sehari-hari warga.
Langkah DPRD Kota Malang menghentikan program MBG pun berpotensi menjadi perhatian daerah lain, terutama terkait bagaimana aspirasi masyarakat dan mahasiswa diterjemahkan menjadi kebijakan di tingkat daerah.